Dugaan Telur Tidak Layak Konsumsi pada Menu MBG di MI Islamiyah Kepoh Tuai Sorotan Wali Murid
BOJONEGORO — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah, Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menuai perhatian setelah muncul dugaan adanya telur yang tidak layak konsumsi dalam menu makanan yang dibagikan kepada siswa, Selasa (24/2/2026).
Informasi tersebut mencuat dari laporan sejumlah wali murid yang menerima dokumentasi menu makanan harian yang beredar di grup komunikasi orang tua siswa. Dalam dokumentasi tersebut, telur rebus yang disajikan kepada siswa diduga dalam kondisi kurang segar dan berbau, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan bagi anak-anak.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kondisi makanan yang diterima anaknya dinilai memprihatinkan dan tidak sesuai dengan harapan program pemenuhan gizi bagi siswa.
“Telurnya diduga sudah tidak layak konsumsi. Kami khawatir jika tetap dikonsumsi anak-anak,” ujarnya.
Dugaan tersebut memicu respons dari sejumlah orang tua siswa yang pada prinsipnya menyatakan tetap mendukung program MBG sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi anak. Namun, mereka menilai aspek kualitas dan higienitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya di lapangan.
Beberapa wali murid juga menyampaikan harapan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan, khususnya terkait standar pengawasan kualitas (quality control) oleh pihak penyedia maupun pengelola program di tingkat lokal.
“Kami tidak menolak programnya, justru mendukung. Tetapi kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan agar tidak membahayakan kesehatan siswa,” kata wali murid lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu yang disajikan saat itu terdiri dari telur rebus, camilan, dan buah. Namun, dugaan kondisi telur yang kurang layak konsumsi menjadi sorotan utama karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi oleh anak-anak.
Sejumlah wali murid mendesak adanya audit transparan terhadap kinerja vendor atau penyedia makanan, pengetatan prosedur pemeriksaan bahan baku sebelum distribusi, serta pengawasan lebih ketat dari instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepoh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, masyarakat berharap dinas terkait segera melakukan penelusuran dan klarifikasi guna memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa itu dinilai tidak boleh tercoreng oleh dugaan kelalaian teknis di lapangan yang berpotensi merugikan peserta didik.