Beberapa SPPG di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro Jadi Sorotan, Menu Makanan Siswa Dikeluhkan

BOJONEGORO – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik setelah menu makanan yang diberikan kepada siswa diduga tidak sesuai dengan nominal anggaran dan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan, menu makanan yang dibagikan kepada siswa pada salah satu hari pelaksanaan program hanya berupa roti, kurma, satu buah jelly, serta jajanan pasar. Jika ditaksir, nilai makanan tersebut diperkirakan tidak mencapai Rp6.000 per porsi, sehingga memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait kesesuaian penggunaan anggaran dan kualitas pemenuhan gizi bagi siswa.

Kondisi ini menimbulkan keluhan dari sejumlah siswa dan orang tua. Mereka menilai makanan yang diberikan seharusnya tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga kualitas gizi sesuai dengan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan asupan nutrisi anak usia sekolah.

“Banyak orang tua mempertanyakan kelayakan menu yang diberikan. Harapannya, makanan yang disalurkan benar-benar bergizi dan sesuai standar,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, masyarakat juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk turun langsung melakukan pengecekan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan bahwa makanan yang disalurkan oleh SPPG telah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari sisi nilai anggaran, kelayakan konsumsi, maupun kandungan gizi.

Transparansi dalam pengelolaan program pemenuhan gizi juga dianggap krusial agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak dasar siswa dalam memperoleh makanan sehat, layak, dan bergizi.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPPG di Kecamatan Kalitidu terkait menu makanan yang dipermasalahkan. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh serta pengawasan yang lebih ketat agar program pemenuhan gizi bagi siswa dapat berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Red/time