Setelah Viral Proyek Jalan Kuti, Perbaikan Diam-Diam, Pengawas Tak Terlihat, Dugaan Penyimpangan Kian Menguat
Sorotpublik.blogspot.com
Mojokerto – Misteri di balik proyek pembangunan jalan lingkungan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, kian mengundang tanda tanya besar. Setelah pemberitaan sebelumnya viral dan memicu perbaikan mendadak di lapangan, hingga kini tidak ada satu pun klarifikasi resmi yang disampaikan kepada publik. Sikap bungkam tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek bernilai lebih dari Rp1,15 miliar itu.
Hasil penelusuran lanjutan awak media dan LSM menemukan bahwa perbaikan dilakukan secara tertutup, tanpa papan informasi tambahan, tanpa penjelasan teknis, dan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perbaikan tersebut bagian dari pemeliharaan resmi, atau sekadar upaya menutupi temuan sebelumnya?
Padahal, dalam proyek yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2025, setiap tahapan pekerjaan—mulai dari pelaksanaan, pengawasan, hingga masa pemeliharaan—harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Apalagi proyek ini sebelumnya diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, ditandai dengan tembok penahan yang retak serta lapisan aspal yang berlubang, tidak rata, dan bergelombang meski baru selesai dikerjakan.
Keberadaan pengawas proyek pun menjadi sorotan. Saat awak media kembali turun ke lokasi, tidak ditemukan papan nama pengawas lapangan maupun aktivitas pengawasan yang jelas.
Hal ini memunculkan dugaan lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas pekerjaan.
Upaya konfirmasi lanjutan kembali dilakukan kepada pihak pelaksana proyek, CV Pillar Buana, serta Dinas PUPR-PKP/PBUM Kota Mojokerto. Namun, hasilnya tetap nihil. Pesan WhatsApp tidak dibalas, panggilan tak diangkat, dan kantor dinas kembali sepi dari pejabat berwenang. Sikap ini dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas publik.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, jika proyek yang baru selesai sudah harus diperbaiki akibat sorotan media, maka patut diduga terdapat kesalahan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya potensi kerugian keuangan daerah apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
“Kalau kualitasnya baik sejak awal, tidak perlu perbaikan tergesa-gesa setelah viral. Ini patut dicurigai,” ungkap salah satu aktivis LSM antikorupsi di Mojokerto yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Awak media dan LSM menegaskan akan terus mendalami proyek ini, termasuk menelusuri dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, serta nama pejabat penanggung jawab kegiatan dan pengawas lapangan.
Tidak menutup kemungkinan, hasil investigasi lanjutan ini akan dilaporkan ke Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun lembaga pengawas lainnya jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Kasus proyek Jalan Magersari kini bukan lagi sekadar soal retak dan aspal berlubang. Ini telah menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat secara jujur, profesional, dan transparan.
Publik menunggu jawaban. Diam bukan solusi.
Jurnalis: Johanes/Tim red