BREAKING NEWS
Selamat datang di Portal Berita Anda | Media terpercaya | Informasi aktual setiap hari

Dana PUAP Diharapkan Tetap Jadi Pengungkit Ekonomi Petani Desa Sidorejo

Sorot Publik - Bojonegoro, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dirancang untuk memperkuat permodalan petani desa melalui pengelolaan dana secara kolektif oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses permodalan, serta mendorong kemandirian ekonomi petani tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan komersial.

Di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, keberadaan dana PUAP masih menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga berharap pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara lebih terbuka, terlebih setelah adanya pergantian kepengurusan Gapoktan dan kelompok tani.

Tokoh masyarakat setempat menilai bahwa musyawarah antar kelompok tani merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan kesinambungan program.
“Musyawarah bersama itu penting, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi agar semua jelas, baik terkait aset maupun dana PUAP,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Warga juga menekankan pentingnya kejelasan administrasi, termasuk pencatatan keuangan dan penempatan dana di rekening yang sesuai dengan ketentuan program. Transparansi dinilai menjadi kunci agar tujuan awal PUAP sebagai pengungkit ekonomi petani dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, masyarakat berharap instansi teknis terkait, seperti Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian lapangan, dapat terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan dana PUAP tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Hingga saat ini, pihak pengurus Gapoktan Desa Sidorejo maupun instansi terkait masih dalam proses dimintai keterangan untuk memberikan klarifikasi resmi.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi terciptanya informasi yang berimbang dan berkeadilan bagi publik.
(tim/red)

Bagikan Berita Ini