Dugaan Pengurangan Material di Proyek Jalan Sumberrejo, Warga Minta Evaluasi
Sorot Publik - Bojonegoro – Proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Karang Dinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, kini menjadi perhatian serius sejumlah warga. Proyek yang saat ini tengah berjalan dinilai belum memenuhi standar kualitas konstruksi yang semestinya, dan terkesan dikerjakan asal jadi. Minimnya pengawasan dari konsultan pengawas maupun pihak pemerintah desa disinyalir memberi celah terjadinya pelaksanaan proyek yang dinilai merugikan masyarakat.
Beberapa warga yang ditemui di sekitar lokasi pekerjaan menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas konstruksi. Berdasarkan pemantauan lapangan, dugaan adanya pengurangan material terlihat cukup mencolok, terutama pada bagian bor cros yang menjadi elemen penting penguat struktur rigid beton.
Menurut keterangan warga, panjang dan kedalaman besi cros pancang di sejumlah titik hanya berkisar antara 60 hingga 80 sentimeter. Angka tersebut dinilai jauh di bawah standar yang seharusnya memiliki kedalaman lebih untuk memastikan kekokohan konstruksi. Bahkan saat warga mencoba mengangkat salah satu besi pada lubang cros, diketahui panjang besi yang tertanam hanya sekitar 70–80 sentimeter. Sementara itu, tumpukan material besi yang disiapkan juga tampak rata-rata berukuran kurang dari satu meter, memperkuat indikasi pengurangan material dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tak hanya soal besi cros, penggunaan material biskos sebagai lapisan pemadatan dasar sebelum pengecoran juga dipertanyakan. Material yang dipakai justru tampak menyerupai batu kali biasa, sehingga memunculkan keraguan akan kualitas pemadatan dan ketahanan struktur jalan ketika nanti menahan beban kendaraan bermuatan berat.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sejumlah titik bor cros yang telah dicor menggunakan besi berukuran pendek. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait daya tahan konstruksi dan umur teknis jalan rigid beton yang sedang dibangun.
Di sisi lain, warga juga menyoroti soal keterbukaan informasi publik. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi kegiatan. Absennya informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, volume, serta pelaksana pekerjaan, membuat proses pengawasan partisipatif dari masyarakat menjadi terhambat.
Warga berharap pihak terkait—baik pemerintah desa, UPTD, maupun dinas teknis Kabupaten Bojonegoro—segera turun meninjau dan melakukan evaluasi mendalam. Jika benar proyek ini menggunakan anggaran BKD maupun APBD Kabupaten Bojonegoro, warga meminta ketegasan serta penertiban agar pelaksanaan pekerjaan mengikuti aturan dan tidak mengorbankan kepentingan publik.
Masyarakat menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan transparansi, kualitas, pengawasan ketat, serta akuntabilitas demi manfaat jangka panjang bagi warga.(tim/red)